Contoh Surat Pesanan E-purchasing

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Kabinet IndonesiaAcademia.edu is a platform for academics to share research papers.Dokumen surat pesanan pengadaan barang ini sangat penting bagi SKPD yang sedang melakukan pengadaan barang, terutama sebagai bukti jika ingin melakukan klaim dan untuk melakukan pengawasan terhadap spesifikasi dan kuantitas barang. Dan jika terdapat kesalahan saat pengiriman barang, Pengguna (K/L/PD) bisa langsung melakukan komplain bila ada kesalahan pengiriman.Gambar Contoh Surat Pesanan E Katalog Terbaik 2019. Contoh Surat Pesanan E Katalog have an image associated with the other.Contoh Surat Pesanan E Katalog In addition, it will include a picture of a sort that may be seen in the gallery of Contoh Surat Pesanan E Katalog. The collection that comprising chosen picture and the best among others.Jadi kalo PPK sudah menyetujui proses epurchasing dari pejabat pengadaan dengan penyedia katalog maka terjadilah perikatan/kontrak yang berupa surat pesanan, walau surat pesanan / kontraknya tidak ditandatangani basah.

(DOC) CONTOH SURAT PESANAN (PERMINTAAN PEMBELIAN | zaenal

menimbang presiden republik indonesia peraturan ,presiden republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,4 D :\ULP UB \00005 02009 Manual Prosedur Penunjukan Langsung ( E -Catalog )\Manual Prosedur Penunjukan Langsung ( E -Catalog ).Docx | ULP UNIVERSITAS BRAWIJAYA 1.4. Alur Proses e -Purchasing Kendaraan Pemerintah Dalam Aplikasi PPK PANITIA PENYEDIA Kendaraanpelaksanaan E-Purchasing tersebut cukup sederhana sehingga memungkikna K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang. Pelaksanaan E-Purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.

(DOC) CONTOH SURAT PESANAN (PERMINTAAN PEMBELIAN | zaenal

Surat Pesanan Pengadaan Barang | Pengadaan (Eprocurement)

Contoh Surat Pesanan e Catalog by mas8bro-12. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers.Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 65 ayat (4), nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 50 ayat (5), bahwa pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Contoh Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan 3 Contoh Kebiasaan Yang Dapat Kamu Lakukan Dirumah Untuk Menghemat Energi Contoh Factual Report Text Contoh Bisnis Plan Makanan Pdf Contoh Perkenalan Diri Dalam Bahasa Inggris Contoh Pupuh Ginada Contoh Surat Lamaran Jobfair Contoh Surat Perjanjian Damai Contoh Mc Pernikahan Contoh Artikel Bahasa Jawa Contoh Amplop Lamaran

Pengadaan dengan catalog LKPP ( E-purchasing ) berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( P1618) dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut  E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik.  ( P1618 pasal 1 angka 35 ) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:  melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); .  ( P1618 pasal 11 angka 1 huruf i ) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas   melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  ( P1618 pasal 12 huruf d ) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi. ( P1618 pasal  26 ayat 7 ) Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui  E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.  ( P1618 pasal  28 ayat 6 ) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. ( P1618 pasal 33 ayat 2b ) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau e. barang/jasa pada Tender Cepat (P1618  Pasal 19 ayat 2) Metode  pemilihan  Penyedia  Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender. (2) E-purchasing  dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik  . ( P1618 pasal 38 ayat 1 dan 2 ) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. . ( P1618 pasal 50 ayat 5 ) (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa : a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak  benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses. E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan. (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan: a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. Sanksi Daftar Hitam; c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik. (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.  (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana. (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima  oleh  Pejabat  Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. Peraturan LKPP No. 9  tahun 2018 E-purchasing Persiapan Pengadaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 50 ayat 5), bahwa pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu, untuk barang/jasa yang diluar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan /atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode E-purchasing. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak termasuk kriteria wajib namun terdapat dalam Katalog elektronik, keputusan pembelian melalui E-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku usaha lokal. E-Purchasing mengutamakan pembelian barang/jasa Produk Dalam Negeri sesuai kebutuhan K/L/PD.  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 65 ayat (4), nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Memperhatikan hal tersebut di atas, untuk paket pengadaan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang kompetensinya dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan/atau Pelaku Usaha Lokal, maka paket tersebut diprioritaskan untuk Usaha Kecil dan/atau Pelaku Usaha Lokal.     Persiapan Pengadaan melalui E-purchasing oleh PPK, meliputi: a. Penyusunan Spesifikasi Teknis Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. b. Perkiraan harga Penyusunan HPS tidak diwajibkan dalam E-Purchasing. PPK mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti : ongkos kirim, instalasi, dan/atau training  (apabila diperlukan). c. Penyusunan rancangan Surat Pesanan Rancangan Surat Pesanan memuat antara lain tetapi tidak terbatas pada : hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi. E-purchasing untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Pagu Anggarannya bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. E-purchasing untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang  Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PPK. Dalam hal nilai            E-purchasing dengan Pagu Anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), PPK mengusulkan penetapan kepada PA/KPA. Dalam hal PPK menyerahkan proses E-purchasing kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan/referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan.  Persiapan dan Pelaksanaan E-purchasing Persiapan E-Purchasing dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan melakukan pencarian pada portal katalog elektronik dan  membandingkan barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik, dengan memperhatikan antara lain : gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang, TKDN (apabila ada), harga barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila diperlukan). Untuk pengadaan barang yang kompleks/teknologi tinggi melalui E- Purchasing, PPK dapat meminta calon Penyedia untuk melakukan presentasi/demo produk.   Pelaksanaan E-purchasing mengacu pada: a. Prosedur untuk E-purchasing;  b. Syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-Purchasing; dan c. Panduan pengguna aplikasi E-purchasing (user guide). Prosedur E-purchasing, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-purchasing dan panduan pengguna (user guide) aplikasi  E-purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Prosedur E-purchasing meliputi: a. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik; b. Calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan; c. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan kuantitas barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training (apabila diperlukan); d. PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa; dan  e. Penerbitan Surat Pesanan. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Penyedia yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, maka untuk mendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan: a. Negosiasi kepada penyedia yang harga barang/jasanya paling murah dan telah memperhitungkan ongkos kirim, instalasi, training (apabila diperlukan); atau b. E-Reverse Auction. 

Contoh Surat Pesanan E Purchasing - Kumpulan Surat Penting

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Contoh, Surat, Pesanan, Purchasing, Kumpulan, Penting

Contoh Surat Pesanan E Purchasing Kumpulan Surat Penting – Cute766

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Contoh, Surat, Pesanan, Purchasing, Kumpulan, Penting, Cute766

DOC) CONTOH SURAT PESANAN (PERMINTAAN PEMBELIAN | Zaenal Abidin - Academia.edu

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, CONTOH, SURAT, PESANAN, (PERMINTAAN, PEMBELIAN, Zaenal, Abidin, Academia.edu

17+ Contoh Surat Pesanan E Purchasing | Kumpulan Contoh Surat

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Contoh, Surat, Pesanan, Purchasing, Kumpulan

Surat Perjanjian E Purchasing

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Surat, Perjanjian, Purchasing

Contoh Surat Pesanan E Purchasing - Contoh Surat

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Contoh, Surat, Pesanan, Purchasing

SURAT PESANAN (Kontrak).doc

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, SURAT, PESANAN, (Kontrak).doc

SURAT PESANAN PENGADAAN

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, SURAT, PESANAN, PENGADAAN

Contoh Surat Pesanan Pengadaan Barang Dan Jasa Bagikan Contoh – Otosection

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Contoh, Surat, Pesanan, Pengadaan, Barang, Bagikan, Otosection

Format Surat Pesanan

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Format, Surat, Pesanan

Contoh Surat Pesanan E Purchasing 2019 Bagi Contoh Surat – Cute766

Contoh Surat Pesanan E-purchasing : contoh, surat, pesanan, e-purchasing, Contoh, Surat, Pesanan, Purchasing, Cute766