Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Akibat pembatasan a. Akibat bagi Rakyat Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh pemerintah terhadap rakyat akan menimbulkan akibat, antara lain: 1) Munculnya sikap acuh tak acuh rakyat terhadap perkembangan demokrasi. 2) Berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat.Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Untuk Kleas VII . Kompetensi. Kompetensi Dasar. Kemampuan memahami kemerdekaan mengemukakan pendapat . Indikator - Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat - Mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat - Mendeskripsikan konsekuensi kebebasan berpendapat tanpa batas atau tidak bertanggung jawab- Menghargai cara mengemukakanBab - 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 111 KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT Tahukah kalian, bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh negara? Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. BudayaKemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat, gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia manusia yang diatur dan dijamin dalam Piagam Pengakuan Hak Asasi Manusia se-dunia oleh PBB dan Undang-undang Dasar 1945.Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia pada masa reformasi ini tidak dibatasi/dikekang ataupun dilarang oleh pemerintah sebagai penguasa negara sebagai perwujudan berkembangnya demokrasi di Indonesia. Jika kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum dibatasi/dikekang atau dilarang oleh

DOCX WordPress.com

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.Bentuk-bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu : 4. Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia pada masa reformasi ini tidak dibatasi/dikekang ataupun dilarang oleh pemerintah sebagai penguasa negara sebagai perwujudan berkembangnya demokrasi di Indonesia.Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Sasmito Temanmu. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Download. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.AKIBAT PEMBATASAN KEMERDEKAANMENGEMUKAKAN PENDAPAT• Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia padamasa reformasi ini tidak dibatasi/dikekang ataupun dilarangoleh pemerintah sebagai penguasa negara sebagaiperwujudan berkembangnya demokrasi di Indonesia.•

DOCX WordPress.com

PDF Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998 seperti telah dijelaskan di atas.Mengemukakan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan mengemukakan pendapat sejalan dengan Pasal 19 Dekiarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasanRINGKASAN BAB IV KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998) Setiap warga Negara, secara perorangan…1. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Kemerdekaan mengemukakan atau menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga Negara baik secara lisan maupun tulisan, namun harus bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.Akibat Mengemukakan Pendapat Tanpa Batas. Jika pembatasan terhadap kemerdekaan pendapat merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM, maka mengemukakan pendapat tanpa batas juga dapat berakibat buruk bagi kepentingan bersama. Kedua sikap tersebut sama-sama merupakan pelanggaran dan sepatutnya harus dihindari.

Ucapan Sholat Subuh Apa Saja Hal-hal Yang Harus Diutamakan Dalam Tolak Peluru Tari Tradisional Klasik Adalah Tuliskan Tujuan Iklan Tuliskan Kelebihan Dari Energi Sinar Matahari Sebutkan Dan Jelaskan Tiga Macam Start Dalam Lari Soal Tes Guru Berprestasi Dan Kunci Jawaban Pdf Posisi Awal Kaki Saat Akan Melakukan Tembakan Atau Shooting Satu Tangan Bola Basket Adalah Soal Ulangan Harian Kelas 1 Sd Semester 2 Kurikulum 2013 Soal Utul Ugm 2018 Saintek Tujuan Melakukan Pemanasan Sebelum Berenang Adalah

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat, LENGKAP! - Qoroa.ID

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat, gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia manusia yang diatur dan dijamin dalam Piagam Pengakuan Hak Asasi Manusia se-dunia oleh PBB dan Undang-undang Dasar 1945.

Pada hakekatnya kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara baik secara perorangan maupun kelompok untuk bebas mengemukakan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat tersebut dalam UUD 1945 pasal 28, dan ini sudah berlaku sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, jaminan dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (Pasal 28 E ayat 3).

Pasal 28 UUD 1945 ini ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum yang disahkan pada taanggal 26 Oktober 1998 dab diundangkan pada Lembaran Negara RI No. 181 tahun 1998, tanggal 26 Oktober 1998.

Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 9 tahun 1998. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

a. Asas Kemerdekaan Mengemukakan PendapatKemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas-asas berikut :Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya selain melaksanakan apa yang memang menjadi haknya, penyampaian pendapat juga harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.Asas musyawarah dan mufakatAsas kepastian hukum dan keadilan artinya tata cara yang ditempuh dalam penyampaian pendapat harus sesuai dengan peraturan yang berlakuAsas proporsionalitas, artinya adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.Asas manfaat, pendapat yang disampaikan memberikan manfaat bagi kepentingan umumnya.b. Tujuan Pengaturan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Di Muka UmumTujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum disebutkan dalam pasal 4 UU No. 9 tahun 1998 sebagai berikut :Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapatMewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakatMenempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.c. Hak dan Kewajiban dalam Mengemukakan Pendapat di Muka UmumDalam kemerdekaan mengemukakan pendapat, hak dan kewajiban harus dipenuhi. Hak warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum seperti dinyatakan dalam pasal 5 UU No. 9 tahun 1998 adalah :Mengeluarkan pikiran secara bebasMemperoleh perlindungan hukumKewajiban dan tanggung jawab warga negara yang harus dipenuhi dalam mengemukakan pendapat di muka umum yang dinyatakan dalam pasal 6 UU no. 9 tahun 1998 adalah :Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lainMenghormati aturan-aturan moral yang diakui umumMenaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuMenjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umumMenjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsaKewajiban dan tanggung jawab pemerintah atau aparatur pemerintah sehubungan adanya penyampaian pendapat di muka umum berdasar pasal 7 UU No. 9 tahun 1998 adalah :Melindungi hak asasi manusiaMenghargai asas legalitasMenghargai asas praduga tak bersalahMenyelenggarakan pengamananMasyarakat berhak berperan serta secara tanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (pasal 8 UU No. 9 tahun 1998).

Dasar Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Dasar hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat tersebut adalah :UUD 1945Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Pasal 28 E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang HAMPiagam HAM pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatUU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum :Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan :Unjuk rasa atau demokrasiPawaiRapat umum, danMimbar bebas.Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :Di lingkungan istana Kepresidenan (radius 100 meter dari pagar luar), tempat ibadah, instalasi militer (radius 150 meter dari pagar luar), rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional (radius 5000 meter dari pagar luar).Pada hari besar nasional, yaitu tahun baru, hari raya Nyepi, Wafat Isa Almasih, Isra’ Mi’raj, Kenaikan Isa Almasih, hari raya Waisak, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriyah, Maulid Nabi, hari Natal, tahun baru Imlek.Pasal 9 ayat (3), meyatakan bahwa pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Bentuk-bentuk enyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.Pawai, yaitu cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Cara ini cenderung dinilai negatif oleh sebagian masyarakat karena menimbulkan kekacauan, kemacetan, mudah terjadi konflik, dan beresiko tinggi.Rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Model ini biasanya diterapkan oleh partai-partai politik pada masa pemilu untuk menarik simpatisan dan massa.Mimbar bebas, yaitu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.

Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas Dan BertanggungjawabMengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (penjelasan pasal 5 UU no. 9 tahun 1998).

Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antarwarga masyarakat. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekerasan, sebaliknya tanggung jawab tanpa kebebasan hanya akan mendatangkan pengekangan.

Karena itu harus ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan seseorang yang dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai dan norma-norma serta aturan hukum yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab :

Berdasarkan akal sehatMengutamakan kepentingan umumTidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlakuDilandasi semangat kekeluargaanMenjunjung nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan.Pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka membawa implikasi kewajiban dan tanggung jawab, baik bagi warga negara yang menyampaikan pendapat, aparatur pemerintah, maupun masyarakat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu dasar kehidupan masyarakat yang memiliki pemerintahan demokratis di bawah rule of law. Dengan demikian, terjaminnya kemerdekaan berpendapat oleh negara merupakan bukti bahwa di negara tersebut telah tumbuh dan berkembang budaya demokrasi.

Hak dan kewajiban dalam Mengemukakan Pendapat di Muka UmumDalam kemerdekaan mengemukakan pendapat, hak dan kewajiban harus dipenuhi. Hak warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang dinyatakan dalam pasal 5 UU no. 9 tahun 1998 adalah :

Mengeluarkan pikiran secara bebasMemperoleh perlindungan hukumKewajiban dan tanggung jawab warga negara yang harus dipenuhi dalam mengemukakan pendapat di muka umum yang dinyatakan dalam pasal 6 UU no. 9 tahun 1998 adalah :Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lainMenghormati aturan-aturan moral yang diakui umumMenaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuMenjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umumMenjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsaKewajiban dan tanggung jawab pemerintah atau aparatur pemerintah sehubungan adanya penyampaian pendapat di muka umum berdasar pasal 7 UU no. 9 tahun 1998 adalah :Melindungi hak asasi manusiaMenghargai asas legalitasMenghargai prinsip praduga tak bersalahMenyelenggarakan pengamananMasyarakat berhak berperanserta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (pasal 8 UU no. 9 tahun 1998).Tata Cara Menyampaikan Pendapat Di Muka UmumPenyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan oleh setiap warga negara dengan menggunakan tata cara yang tercantum dalam UU No. 9 tahun 1998, yaitu :a. Tahap Perancangan KegiatanPelaku penyampaian pendapat di muka umum (unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas) memilih bentuk kegiatan untuk mengaktualisasikan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.Memilih tempat pelaksanaan kegiatanb. Tahap Pemberitahuan Kepara AparatMembuat pemberitahuan secara tertulis kepada polri setempat (disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok)Pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada Polri setempat selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.Dalam surat pemberitahuan dimuat :Maksud dan tujuanTempat, lokasi, dan ruteWaktu dan lamanya kegiatanBentuk kegiatanPenanggung jawabNama dan alamat organisasiKelompok atau peroranganAlat peraga yang digunakanJumlah pesertaSetelah menerima surat pemberitahuan Polri segera melakukan tugas dan kewajibannya yang berupa :Memberi surat tanda terima pemberitahuanBerkordinasi dengan penanggung jawab kegiatanBerkoordinasi dengan pimpinan instasi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapatMempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute yang akan dilaluiJika terdapat pembatalan kegiatan, pemberitahuan disampaikan secara tertulis dan langsung oleh pananggung jawabnya kepada Polri, selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.Tahap Pelaksanaan KegiatanPenanggung jawab kegiatan bertanggung jawab agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan damaiSetiap 100 peserta ada 1 s/d 5 orang penanggung jawabPelaku atau peserta kegiatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi hukumPolri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan kepada para pelaku atau peserta kegiatan serta menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.Pembubaran Kegiatan Penyampaian Pendapat Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas dapat dibubarkan oleh POLRI dengan 5 alasan, yaitu :Peserta kegiatan penyampaian pendapat tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab merekaKegiatan dilaksanakan ditempat terlarangPeserta membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umumTidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada POLRI atau terlambat dalam pemberitahuanSurat pemberitahuan tidak mencantumkan secara lengkap informasi mengenai gambaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.Pasal 23 ayat (2) UU no. 9 tahun 1998 menjelaskan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak atau elektronik dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Adapun cara penyampaian pendapat di muka umum adalah sebagai berikut :

Secara lisan dilakukan dengan cara pidato, dialog, diskusi.Secara tulisan, antara lain dengan membuat petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, spanduk.Melalui media cetak, antara lain koran atau surat kabar, majalah, dan bulletin.Melalui media elektronik, antara lain radio, televisi, teknologi komunikasi : telegram, telepon, internet, film dan industri rekaman dalam bentuk kaset atau disket yang hasilnya didistribusikan.Mengkaji Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan PendapatMengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pelaksanaannya, terlebih di Indonesia yang menggunakan demokrasi Pancasila. Ciri demokrasi Pancasila adalah adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam demokrasi Pancasila terdapat kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur dan dijamin dalam UUD 1945 dan UU, di mana kebebasan mengemukakan pendapat tersebut dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur.

Dengan adanya pengaturan dan jaminan dalam peraturan perundangan RI tentang kebebasan mengemukakan pendapat tersebut, maka jelaslah bahwa pembatasan hak untuk mengemukakan pendapat bertentangan dan melanggar hak-hak asasi manusia, dan termasuk dalam kategori tindak pidana, yaitu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UU no. 9 tahun 1998 pasal 18 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat akan menimbulkan adanya :

Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena merasa dibodohi dan dikekang hak-haknyaMunculnya sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap perkembangan demokrasi, yang mendorong lahirnya golongan putih (golput) dalam pemilihan umum.Terhambatnya arus informasi dalam kehidupan masyarakatTerbentuknya tirani kekuasaan yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil.Terancamnya stabilitas dalam segala segi kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.Terkekangnya komunikasi sosial dalam masyarakat.Kebebasan yang saat ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia patut disyukuri. Oleh karena itu, kebebasan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, artinya dimanfaatkan secara wajar dan bertanggung jawab serta diarahkan untuk kemajuan bangsa Indonesia tercinta ini.Mendeskripsikan Konsekuensi Kebebasan Mengemukakan Pendapat Tanpa BatasManusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya dalam mencapai tujuan hidupnya. Dalam hidup bersama ini manusia harus mengembangkan kemampuannya untuk memperhatikan orang lain, sehingga kebebasan yang ada pada dirinya harus dikendalikan.

Kebebasan yang kita miliki bersifat terbatas. Demikian pula dalam mengemukakan pendapat, kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang terbatas dan bertanggung jawab, terlebih dengan adanya jaminan hukum dan peraturan perundangan.

Oleh karena itu perlu dijaga keseimbangan antara kebebasan mengemukakan pendapat dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Adanya kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas akan merugikan masyarakat secara luas bahkan dapat memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional.

Mengemukakan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab akan menimbulkan konsekuensi, antara lain :

Terjadi pelanggaran atas norma-norma dan peraturan perundangan yang berlakuTerjadi pelanggaran atas hak dan kebebasan orang lainTerganggunnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakatTerjadinya provokasi massa yang berakibat munculnya tindakan anarkis dan tidak bermoralTerancamnya stabilitas nasional yang berpengaruh pada keutuhan persatuan dan kesatuan bangsaUntuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka dalam UU no. 9 tahun 1998 pasal 15, 16, dan 17 diatur ketentuan sebagai berikut :Penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan oleh Polri apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlakuPelaku atau peserta yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuPenanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi hukum tambahan, yakni 1/3 dari pidana pokok.Pengaturan di atas dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, sehingga tidak dibenarkan untuk mengekang dan membatasi kebebasan. Untuk itu berbagai pihak yang terkait harus bersikap proporsional, artinya semua tindakan yang dilakukan harus dilandasi rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan norma masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku secara periodik.

Penutup

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi setiap warga negara secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur kebebasan mengemukakan pendapat. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum bisa dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Sebelum mengemukakan pendapat harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan sehingga yang diharapkan yang jadi tujuan dalam penyampaian pendapat di muka umum dapat terwujud dan kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat berjalan dengan baik. Terimakasih.

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat – Belajar

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Akibat, Pembatasan, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat, Belajar

DOC) Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat | Sasmito Temanmu - Academia.edu

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Hakikat, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat, Sasmito, Temanmu, Academia.edu

Menampilkan Perilaku Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Menampilkan, Perilaku, Kemerdekaan, Mengeluarkan, Pendapat

DOC) Kebebasan Dalam Mengemukakan Pendapat | Manpameungpeuk Garut - Academia.edu

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Kebebasan, Dalam, Mengemukakan, Pendapat, Manpameungpeuk, Garut, Academia.edu

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat – Belajar

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Akibat, Pembatasan, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat, Belajar

Uraikan Akibat Pembatasan/pengekangan Kebebasan Mengemukakan Pendapat! - Brainly.co.id

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Uraikan, Akibat, Pembatasan/pengekangan, Kebebasan, Mengemukakan, Pendapat!, Brainly.co.id

MAHALIPAN: Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, MAHALIPAN:, Kemerdekaan, Mengemukakan, Pendapat

Untuk Soal PPKn Yg No 4 Ditambahin Ya4.) Siapakah Yang Memiliki Kewajiban Menjaga Pelaksanaan Hak - Brainly.co.id

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Untuk, Ditambahin, Ya4.), Siapakah, Memiliki, Kewajiban, Menjaga, Pelaksanaan, Brainly.co.id

BAB IV

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat

PKN D I S U S U N: Smp Negeri 5 Kendari 2013

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Negeri, Kendari

Kelompok 2

Akibat Pembatasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat : akibat, pembatasan, kemerdekaan, mengemukakan, pendapat, Kelompok